Beberapa Bupati Tak Hadir, Pj.Gubernur Waterpauw : Rakerda Pekan Depan di Sorong 

oleh -166 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw M.Si menutup Pra Raker Bupati dan Walikota Se-Provinsi Papua Barat, dengan mengusung tema ” Bekerja Profesional, Inovatif, dan Merakyat Menuju Papua Barat Sejahtera, di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Kamis (13/10/2022).

Hari ini diputuskan untuk Pra Raker bukan Rakerda, karena Rakerda nanti minggu depan dilaksanakan di Kabupaten Sorong.

“Perlu diketahui, Pra Raker ini karena ada beberapa pejabat Bupati tidak hadir, sedangkan Raker ini perlu menghadirkan semua untuk bersepakat bersama menyusun Rencana APBD Induk di 2023 nanti,” terangnya kepada sejumlah wartawan usai penutupan Pra Rakerda di Auditorium PKK Provinsi Papua Barat, Kamis (13/10/2022).

Dalam Raker nanti ada beberapa isu strategis yang akan kita jadikan sebagai pedoman, dan butuh duduk bersama-sama pekan depan untuk membahas langsung masalah Rencana APBD Induk yang di perlukan kehadiran dari para Bupati-bupati.

“Semua Bupati dan Walikota menyiapkan bahan paparan perencanaan untuk di bahas bersama, isunya tentang pendidikan dan perubahan RTRW, sebab banyak Bupati berkeluh kesah, sehingga kita akan tinjau kembali tentang tata ruang tersebut,” tutur mantan Kapolda Papua Barat.

Meskipun Papua Barat adalah Hutan Konservasi dan mempunyai hutan yang luas, tapi kalau sudah masuk dalam konsepsi itu, maka dalam penggunaannya harus mengikuti aturan maka dapat di pidanakan.

“Untuk itu sebagai pemerintah harus memperhatikan aspirasi masyarakat tentang pengembangan kehidupan mereka dengan memanfaatkan sisi itu, maka kita harus lihat dengan benar. Sehingga kesempatan ini tidak dijadikan sebagai kebijakan di tahun 2023,” ungkapnya.

Dikatakan, tahun 2023 RTRW ditinjau dan di revisi, karena RTRW sudah ada Perdanya, Perda nomor 3 tahun 2022. Yang lahirnya pun sudah ada protes dari Bupati dan Walikota.

“Namun karena itu dikerjakan sehingga pada akhirnya diputuskan menjadi Perda kami sudah melakukan upaya untuk merevisi maka dengan merevisi Pemprov Papua Barat mendapatkan penghargaan dari ATR,” bebernya.

Dalam Rakerda akan dibahas juga terkait kepentingan dalam pertumbuhan masyarakat, Inflasi dan juga kelangkaan BBM.

“Tentu semua tetap fokus pada pendidikan, dikarenakan dari hasil paparan dari Agus Sumule tadi nampaknya cukup besar anak-anak kita yang putus sekolah,” tandas Paulus Waterpauw.(PS-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *