MANOKWARI, PapuaStar.com – Sempat terjadi tarik menarik antara banggar DPR Papua Barat dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Papua Barat dalam APBD- Perubahan Tahun Anggaran 2023 semakin meruncing akhirnya “Dead Lock”
Walaupun Rapat Tertutup tetap dilakukan hingga pada akhirnya di setujui Banggar DPR Papua Barat sepakati dalam rapat dengar pendapat (RDP) dan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) dengan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, di Lantai 4 Aston Niu Manokwari Hotel, Senin (04/09/2023) sekira pukul 22.15 WIT malam.
Kesepakatan bersama ini ditandatangani unsur pimpinan dewan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, S.IP didampingi Wakil Ketua II Saleh Siknun, Wakil Ketua III Yongki Fonataba dan Wakil ketua IV Cartenz Malibela. bersama PJ.Sekda Papua Barat Yacob Fonataba Didampingi Kepala BPKAD Agus Nurodi, Plt.Sekwan Jasat Kadarusman dan disaksikan 7 ketua fraksi, Anggota DPR serta pimpinan OPD Papua Barat.
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, rancangan KUA PPAS telah disepakati antara DPR Papua Barat dan Pemprov.
“Selanjutnya masuk pada agenda pembukaan sidang Anggaran perubahan 2023 pada Kamis (07/09/2023),” terang Politisi dari Partai Golkar kepada sejumlah wartawan, usai penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS APBD Perubahan, di Aston Niu Manokwari Hotel, Senin (04/09/2023).
Pagu anggaran DPR Papua Barat yang diusulkan dalam dokumen KUA PPAS angka pastinya belum bisa disampaikan. tetapi berkisar Rp. 6 Triliun.
“Orgenes Wonggor Optimis agenda selanjutnya dapat berjalan sesuai jadwal karena semua telah disepakati,” tandasnya.
Pj.Sekda Papua Barat Yacob Fonataba membeberkan pokok-pokok pikiran telah diakomodir pada beberapa OPD telah klop dan menjadi kesepakatan bersama yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan KUA dan PPAS yang disetujui.
“Puji Tuhan rancangan KUA PPAS APBD Perubahan 2023, bisa klop dan telah kita sepakati bersama, bagi saya ini sangat luar biasa. Intinya saya sampaikan kepada bapak-bapak anggota dewan yang terhormat agar bersama eksekutif mendukung program pembangunan di Papua Barat,” tutur Yacob Fonataba.
Untuk itu PJ.Sekda Fonataba mengajak DPRD Papua Barat dapat berjalan bersama Pemerintah Provinsi sesuai dengan kekuatan anggaran yang ada, demi suksesnya program membangun Papua Barat kedepan.
“Terutama kemiskinan ekstrem dan Stunting yang saat ini menjadi fokus pemerintah untuk bisa menjadi nol. Sesuai dengan instruksi dan target Presiden Joko Widodo di tahun 2024,” terangnya.
Ia mengaku, telah melaporkan kesepakatan tersebut kepada PJ.Gubernur Papua Barat, Drs Paulus Waterpauw M.Si, sangat memberikan apresiasi kepada DPRD Papua Barat yang telah menyetujui Rancangan KUA PPAS APBD Perubahan bersama eksekutif.(PS-08)
