MANOKWARI, PapuaStar.com – Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan secara resmi mengkukuhkan Zainuri menjadi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat, menggantikan Moch. Fahrudin yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Informasi Pengawasan (Kapusinfowas) BPKP.
Pengukuhan ini dihadiri Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Ketua DPR-PB, Ketua MRPB, Sekda Kabupaten Manokwari, Forkopimda Papua Barat, Para Direktur Rumah Sakit dan Pimpinan Instansi Vertikal.
Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan secara pribadi dan atas nama pemerintah daerah mengucapkan selamat bertugas kepada kepala perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang telah dikukuhkan pada hari ini dan mengucapkan terima kasih kepada kepala perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang lama atas pengabdian dan telah menjalin kerjasama yang baik antara perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dengan pemerintah daerah provinsi Papua Barat.
“Pergantian pejabat dan mutasi personil di lingkungan sebuah lembaga dan instansi daerah maupun vertikal seperti yang terjadi pada perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan sebuah siklus positif. Bentuk kebijakan pimpinan dalam rangka meregenerasi dan tuntutan kebutuhan organisasi guna mengoptimalkan tugas dan fungsi perwakilan BPKP di daerah ini,” tutur Gubernur Dominggus Mandacan dihadapan seluruh tamu yang hadir dalam pengukuhan ini, di gedung Auditorium PKK Papua Barat, Kamis (27/01/2022).
Lebih lanjut Gubernur menuturkan, pergantian kepemimpinan merupakan sebuah keniscayaan alamiah dari sebuah sistem organisasi dan bisa terjadi setiap saat. Untuk itu, di setiap pergantian pimpinan selalu ada harapan besar pada peningkatan kualitas kinerja dengan pola kepemimpinan yang lebih baik lagi.
“Sebagai Gubernur Papua Barat dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat kami pun berharap bersama BPKP ke depan tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Barat terutama tata kelola keuangan dan pembangunan daerah akan ada perbaikan perbaikan yang sangat signifikan termasuk tata kelola badan layanan Umum daerah ( BLUD ) dan badan usaha milik daerah BUMD yang ada di Provinsi Papua Barat,” tandasnya.
Seperti yang kita ketahui bersama pandemi covid 19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020 telah memberikan dampak negatif yang luar biasa bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat Papua Barat terutama pada aktivitas perekonomian masyarakat yang kian menurun.
Melihat besarnya kontribusi anggaran negara ke dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat maka saya berpesan agar anggaran tersebut dapat dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel, efektif dan efisien agar dapat menghasilkan output yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakat,” jelasnya.
Pada kesempatan ini juga mohon kiranya perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat bisa tetap mengawal program utama Provinsi Papua Barat di tahun 2022.(PS-08)
