Ketua DPR, Dibutuhkan Perampingan OPD, Namun Terancam Banyak Pejabat Non-Job di Papua Barat

oleh -751 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menyatakan, perampingan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat adalah sebuah kebutuhan.

Menurutnya, karena relevan dengan kondisi pemerintahan. Sebab dengan struktur organisasi yang besar, tentu membutuhkan pembiayaan yang sudah pasti sangat besar juga,” tuturnya kepada sejumlah wartawan, di Aston Niu Manokwari Hotel, Senin (23/10/2023).

Dikatakan Ketua Partai Golkar Pegunungan Arfak, Belanja rutin itu porsinya lebih besar dari belanja modal. Padahal hari ini, dibutuhkan anggaran itu harus lebih banyak pada belanja modal.

“Beberapa OPD yang dianggap tidak terlalu urgen dipertahankan, itu harus dilihat secara objektif bisa digabungkan. Sehingga ada penghematan anggaran,” jelas politisi muda partai Golkar.

Dengan adanya perampingan struktur organisasi pemerintahan provinsi Papua Barat, tentu alokasi anggaran pada belanja modal bisa dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Barat.

“Belanja modal itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Terus terang, kita punya belanja rutin cukup besar, tidak saja berbicara soal mempertahankan dinas atau biro, tetapi lihat juga manfaat anggaran yang besar untuk membangun masyarakat,” tegas Ketua DPR Papua Barat.

Dalam kesempatan yang sama, Wonggor menegaskan, DPR Papua Barat tetap mendukung atau mempertahankan keberadaan OPD (dinas dan biro) yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi Papua Barat.

“Tentunya DPR Papua Barat akan berikan masukkan kepada gubernur sebelum perda itu ditetapkan. Sehingga apa saja yang harus dipertahankan ataupun merger, itu kita akan lihat sangat hati-hati,” ujarnya.

Perampingan OPD sudah tentu mengakibatkan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah provinsi Papua Barat kehilangan jabatan atau non job.

“Kehilangan jabatan itu pasti ada, tetapi kita juga harus berpikir baik dan melihat juga kepentingan masyarakat. Provinsi ini hadir untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Anggaran yang ada jangan hanya digunakan untuk membiayai birokrasi saja,” pungkasnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *