Ketua Fraksi Otsus DPR-PB Dorong Pemda Kawal Kesepakatan Soal Penerimaan Bintara OAP

oleh -94 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Ketua Fraksi Otsus DPR-PB George Dedaida berharap dalam penerimaan casis Polisi Otsus bisa memenuhi semua kuota yang ada di kabupaten/ Kota, Provinsi Papua Barat.

Menurutnya Dedaida, jika kuota-kuota tersebut tidak bisa dipenuhi sesuai kesepakatan awal, maka perlu dibicarakan kembali dengan kepala daerah yang tidak terpenuhi kuotanya,” kata Mantan Anggota MRP-PB ini, di Kantor DPR Papua Barat, Kamis (08/7/2021).

Kata George jika pendaftaran casis ini tidak memenuhi kuota masing-masing Kabupaten/ Kota, terutama mereka yang tidak lolos, harus di masukkan dalam posisi berikut saat pendaftaran Polisi lagi nantinya.

Tak bisa digantikan oleh orang-orang dari kategori lainnya contohnya dari Pegaf, maka dari pegaflah yang harus menggantikan, bukan orang lain. Sangat naif sekali kalau anggaran di ambil dari Pegaf lalu dipakai untuk kuota yang lain ini tidak boleh,” ucapnya.

Lebih lanjut George mengatakan fraksi Otsus mendorong pemerintah untuk kuota-kuota yang disepakati bersama kolektif untuk masing-masing Kabupaten/Kota mendapatkan 100 casis, itu harus dijaga kuotanya, saat ini kita bersyukur karena masih ada putra/putri Papua yang masih masuk didalam 1.500, mereka adalah anak-anak asli terbaik orang asli Papua.

Dikatakan, jika kuotanya tidak mencukupi, harus kita diskusikan kembali, anggarannya di potong, ditahan atau dipikirkanlah seperti apa yang baik, saya berharap tidak boleh kosong harus diisi oleh anak-anak negeri dari masing-masing kabupaten kota,” ucapnya.

Anak-anak Papua yang masuk Polisi atau tentara, sudah harus dijaga dari SMA sampai selesai, supaya kesehatan, mental mereka berhubungan dengan psikologi itu sudah harus terjaga dari SMA supaya saat penerimaan tak ada hambatan lagi.

Karena standarisasi polri kita tidak bisa intervensi, paling kita minta great itu diturunkan disesuaikan dengan kondisi objektif daerah. Tetapi kalau sudah diturunkan dan masih tidak bisa juga lolos, ini menjadi pertanyaan besar siapa yang bertanggung jawab, kenapa anak-anak kita tidak dipersiapkan untuk masuk kesana,” jelasnya.

Pemerintah Daerah memiliki PR, sehingga mulai tahun kurikulum berjalan yang baru diharapkan anak-anak SMA itu sudah harus dipersiapkan mulai dari kelas 1-2. Kita juga harus mendorong  pihak kepolisian, agar memiliki anak-anak asuh Papua yang bisa di didik disetiap polres untuk mereka mengikuti tes berikutnya.(PS-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *