.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com-Ketua DPR Papua Barat (DPR-PB) Orgenes Wonggor, menyampaikan permohonan maaf terkait kuota siswa SMA Kasuari Nusantara yang sangat terbatas,” ucapnya Ketua DPR-Papua Barat Orgenes Wonggor, Rabu (28/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Orgenes Wonggor didamping wakilnya, Petrus Makbon dan Syamsuddin Seknun, serta Ketua Komisi II, Ahmad Kuddus dan anggotanya, Rudi Sirua, Musa Naa, dan Fachry Turah.
Mengadukan persoalan anaknya tidak lulus dalam seleksi penerimtaan siswa pada sekolah tesebut. Mereka digugurkan dalam tahapan seleksi psikotes, sedikitnya ada 9 calon siswa.
Ketua DPR-Papua Barat menyampaikan, telah menindaklanjuti aspiriasi yang disampaikan, dengan melaksanakan hearing atau rapat dengar pendapat bersama pihak Dinas Pendidikan dan Kepala SMA Kasuari Nusantara.
“Hearing dihadiri pimpinan lengkap, dihadiri: ketua komisi II dan perwakilan MRPB. Kami sampaikan permasalahan dan menjelaskan soal animo anak-anak asli Papua yang ingin bersekolah di SMA taruna cukup tinggi. Prinsipnya bagaimana ada Solusi agar anak-anak bisa diterima,” ungkapnya.
“Dari kuota 112 yang ada, bagaimana bisa ditambah lagi. pertemuan dan perdebatan cukup alot sampai pada akhirnya, belum ada solusi sama sekali. Kepala sekolah sampaikan bahwa 112 itu tidak bisa ditambah, karena persoalan ruangan dan asrama,” jelas ketua DPR-Papua Barat ini.
Asrama yang ini idealnya menampung 4 siswa, namun hingga kini telah diisi oleh 8 siswa satu ruangan. Itupun dipaksanakan.
“Tentu kembali meminta agar anak-anak yang ada di ruangan ini saja yang diakomodir, tetapi itu juga tidak ada solusi. Makanya kadis dan kepsek meninggalkan ruangan rapat,” jelas Orgenes Wonggor yang merupakan Ketua Fraksi partai Golkar Arfak.
Hingga kini tidak ada solusinya, Orgenes Wonggor mengakui perlu ada komunikasi lebih jelasnya soal kapasitas ruangan dengan unsur-Unsur pimpinan tingkat atas, harus dilakukan oleh pihak sekolah dan dinas.
“DPR-PB sudah berjuang maksimal. Namun, tidak ada solusi yang bisa menjawab. Kami sampaikan permohonan maaf,” paparnya kepada sejumlah orang tua siswa.
Hearing diisi dengan diskusi yang alot, dan akhirnya pihak sekolah tidak bisa mengambil kebijakan. Meski, DPR-PB sudah meminta sekolah membuka data siswa.
“Jumlah siswa saat ini sudah melebihi batas. Satu ruangan itu diisi 4 orang, tetapi dipaksakan 8 orang. Sistem asrama, maka sekolah tidak miliki solusi lain. Kami tidak dapat titik temu, maka kami minta dinas dan sekolah laporkan ini secara resmi ke gubernur,” tambah Syamsuddin Seknun.
Hearing DPR-Papua Barat persoalan di SMA Kasuari Nusantara ini, ada hikmahnya. Ternyata DPR-PB mendapatkan informasi baru soal kapasitas tampung di sekolah yang tidak memenuhi standar.
“DPR-PB sudah minta ke sekolah buatkan kebutuhan anggaran untuk membenahi sarana yang dibutuhkan. Sesegera mungkin buat anggaran kebutuhan agar kita menambah asrama di sekolah untuk mengakomodir kebutuhan berikutnya,” beber
Mendengar penyampaian pimpinan dewan, orang tua calon siswa yang gugur, menerangkan bahwa telah melakukan upaya untuk sikapi solusi keterbatasan ruangan. Bahkan mereka telah bertemu pihak Dinas Kehutanan sebagai pemilik lokasi skeolah, dan peserta siap mengeluarkan anggaran pribadi.
“Kami berani bertemu dengan Kadis Kehutanan, DPRPB. Juga siap keluarkan biaya sendiri untuk sekat ruangan. Ini saran yang diberikan pihak sekolah, kalau kami punya keinginan sendiri tidak mungkin kami datang ke sini. Ini murni keinginan anak-anak sehingga kami berusaha,” ucap salah seorang Orang Tua Calon Siswa SMA Taruna Nusantara.
