MANOKWARI, PapuaStar.com – Pemerintah kabupaten Manokwari telah membentuk tim khusus dalam upaya menyelesaikan masalah yang dialami oleh masyarakat di komplek Sanggeng. Hal itu berkaitan dengan aset tanah dan rumah yang diklaim milik Fasharkan TNI Angkatan Laut Manokwari.
Saat ditemui, Bupati Hermus Indou mengatakan bahwa pihaknya tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan atas permasalah tersebut. Namun untuk memastikan kebenarannya, pemerintah daerah telah berkolaborasi dengan pihak legislatif untuk bekerja secara objektif dan profesional guna mendalami fakta permasalahan.
Oleh sebab itu masyarakat yang berdomisili di wilayah Sanggeng diminta tidak terprovokasi dengan isu yang dibuat oleh oknum tidak bertanggungjawab.
“Saya berharap warga Sanggeng bersabar dan tidak memaksakan kehendak. Prinsipnya pemerintah tidak mengusik masyarakat di Sanggeng dan masyarakat Sanggeng juga jangan mengkambing hitamkan pemerintah,” ungkap Bupati Manokwari, Sabtu (12/11/2022).
Lebih lanjut Hermus menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya menerima dan menampung segala bentuk aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan situasi dilapangan. Sehingga saat pengambilan keputusan tidak memihak.
Adapun usaha provokasi dari segelintir oknum tidak bertanggung jawab dapat merusak tatanan kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga tidak dapat dibenarkan jika pemerintah menutup mata terhadap kondisi masyarakat.
“Kalau ada yang mengusik silahkan minta pertanggungjawaban pihak yang bersangkutan, jangan alihkan ke pemerintah,” tandasnya.
Melalui tim khusus yang telah dibentuk Bupati Manokwari berharap ada hasil yang nantinya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan.
“Kedepan legalitas formal dari wilayah Sanggeng harus kita dapatkan, sehingga pengambilan keputusan juga dapat dilakukan dengan benar,” tutup mantan Kabiro Kesra Setda Papua Barat itu.(PS-01)
