Pimpin Rapat Lanjutan Pengembangan Bandara, ini Penegasan Bupati Manokwari

oleh -396 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com – Proses pengembangan bandar udara Rendani Manokwari, terus dimatangkan dalam pertemuan antara pemerintah Kabupaten Manokwari, bersama pemerintah provinsi Papua Barat, di Aston Niu Hotel, Jumat (14/4/2023).

Pertemuan itu dipimpin Bupati Manokwari Hermus Indou, didampingi Asisten I Setda Kabupaten Manokwari. Hadir pula seluruh instansi teknis, baik dari Kabupaten Manokwari, pemerintah provinsi Papua Barat, bahkan pihak UPBU dan Otoritas bandar udara Rendani.

Dalam pembahasannya, Bupati Hermus Indou menegaskan bahwa, pengembangan bandar udara Rendani Manokwari, dipastikan harus tetap dilaksanakan hingga tuntas.

Baik dari perpanjangan runway, pembangunan terminal bahkan pengembangan kawasan di sisi darat.

“Bandara Rendani kedepan akan menjadi gerbang untuk kawasan Timur Indonesia. Maka itu jangan berfikir yang sederhana, kalau ingin bangun Manokwari,” terang Hermus Indou.

Mengingat Manokwari adalah pintu masuk provinsi Papua Barat, maka segala bentuk pembangunan harus terpusat dan terstruktur dengan baik.

Hermus menegaskan, pembangunan yang diperjuangkan untuk hadir di Manokwari, semata-mata bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sehingga lanjut Hermus, membutuhkan personal yang memiliki ide dan gagasan yang cemerlang, tidak terpaut pada gagasan dan kepentingan kelompok maupun pribadi.

“Kalau kita punya uang, mari bangun hal yang penting dan strategis di daerah ini, supaya dibutuhkan semua masyarakat,” pungkasnya.

“Sehingga pembangunan jangan subjektif, tetapi harus objektif. Jadu suka tidak suka, harus kita percepat,” tambah Hermus.

Dengan menghadirkan pembangunan kepada masyarakat, secara otomatis kepercayaan publik kepada pemerintah akan tetap dipertahankan.

Seperti diketahui, kini proses perpanjangan runway tengah di kerjakan. Selanjutnya untuk terminal dan dalam waktu dekat, pengosongan lahan di sisi darat akan segera dilakukan.

“Jangan nanti elektabilitas kita sebagai pemerintah, tidak lagi dipercaya. Maka selanjutnya relokasi harus kita lakukan, dan itu bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” pesan mantan Kepal Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Papua Barat itu.(PS-01)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *