.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com – Penjabat PJ.Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere menuturkan Instrumen operasional tahunan keuangan daerah yang diperlukan bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari sasaran pembangunan daerah.
“Esensi APBD adalah memberikan hasil dan manfaat yang besar untuk mengatasi berbagai masalah dalam struktur kehidupan masyarakat,” tuturnya dihadapan Forkopimda, Pimpinan OPD lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat dan Anggota DPR, di Bollroom Aston Niu Manokwari Hotel, Senin (27/11/2023).
Dikatakan Temongmere, Arah kebijakan tahun 2024 ini diambil dari rencana pembangunan daerah RPD 2023-2026.
“Diselenggarakan dengan prioritas nasional sesuai arah kerja pemerintah di 2024, untuk itu RKPD di fokuskan pada 5 prioritas yaitu :
1) peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia.
2) peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik.
3) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4) penurunan kemiskinan ekstrem.
5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,” jelas mantan sekda Kabupaten Fakfak.
Dari kelima prioritas daerah tersebut disatukan ke dalam tema pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan yang didukung oleh penguatan daya saing sumber daya manusia. Yang terkandung nilai-nilai pembangunan berkelanjutan transformasi sosial ekonomi di koridor otonomi khusus bagi Provinsi Papua Barat.
“Beberapa regulasi lain yang menjadi payung hukum khusus serta memperkuat dukungan berbagai sektor mempercepat upaya pemulihan ekonomi daerah terutama di Papua Barat, Tomomereng optimis tahun 2024 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibanding 2023 dan 2022 dengan tantangan terhadap perekonomian,” bebernya.
Indonesia memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di Asean termasuk di dalamnya adalah Papua Barat sebagai konsumen terbesar serta tantangan persaingan tenaga kerja profesional terutama diakibatkan masih lemahnya kualitas SDM yang mengakibatkan rendahnya daya saing tenaga kerja di Papua Barat.
“Selain itu, tingginya ketergantungan pada sektor bahan baku yang berasal dari sumber daya alam bernilai tambah rendah akan membuat pertumbuhan ekonomi fluktuasi serta ketergantungan pemenuhan kebutuhan pokok yang harus didatangkan dari luar Papua Barat,” terang Pj.Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere.
Tak hanya itu saja, kata Temongmere, kondisi lingkungan investasi dan perekonomian daerah yang kurang kondusif menyebabkan lemahnya iklim investasi sektor wisata.
“Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam lokal akibat belum optimalnya proses perencanaan dan penganggaran dalam mengelola pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan,” ujar Temongmere.
Prospek dan peluang perekonomian daerah yang dapat dimaksimalkan antara lain : potensi sumber daya alam yang melimpah dan belum dimanfaatkan sepenuhnya, membaiknya infrastruktur pendukung perekonomian Papua Barat.
“Bukannya peluang pasar ekspor bagi produk Papua Barat, adanya upaya pemerintah daerah untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan daerah untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan serta berinvestasi, komitmen dan dukungan pemerintah pengembangan potensi unggulan regional,” paparnya.
Sedangkan pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKPD 2004.
“Ia menambahkan, diperlukan sinkronisasi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari pusat, provinsi dan kabupaten diwujudkan dalam kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara yang telah di sepakati bersama antara pemerintah dan DPR Papua Barat,” pungkas Ali Baham Temongmere.(PS-08)
