Pj.Gubernur Waterpauw : 4 Kali Rapat Belum Rasionalisasi Anggaran Diajukan KPU Papua Barat

oleh -338 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat mengajukan anggaran pemilu 2024 mendatang sebesar Rp. 250 miliar kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Kita sudah bahas 4 kali dalam rapat tersebut, belum clob anggaran yang di ajukan KPU harus di rasionalisasi lagi. Kalau Bawaslu tidak kendala,” tutur PJ.Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw kepada sejumlah wartawan, usai apel, Jumat (27/10/2023).

Dikatannya, anggaran di rasionalisasi wajib pemerintah di laksanakan sesuai mekanisme. setelah di rasionalisasi ketemu angka di bawah Rp 200 Miliar rupiah.

“Kita konsultasi dengan BPKP mengawasi penggunaan anggaran ini. Kemudian BPKP memberikan angka di bawah itu.Terkait anggaran tersebut, ajan diskusikan bersama dengan BPKP. Kurang lebih tidak ada perbedaan sekitar Rp. 20 miliar,” terang mantan Kapolda Papua Barat.

Terkait keluhan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat belum ada realisasi anggaran yang di usulkan sebesar Rp 100 miliar kepada pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.

“Sekaligus realisasi sabtu besok, rapatkan terakhir realisasi anggaran Pemilu 2024. Kalau di sepakati, tinggal kita setujui saja,”ujarnya.

Sebenarnya itu, sebut Waterpauw ada perbedaan di angka itu. Tadi malam permintaan itu terungkap, sebagian besar anggaran tersebut di peruntukan.

“Anggaran itu membayar penasehat hukum. kemungkinan terlalu besar. Usulan itu dari KPU Papua Barat ini bahas lagi,” katanya.

Terkait anggaran Rp. 100 miliar usulan dari Bawaslu kemarin di bahas bersama dengan Kesbangpol dan keuangan ini. Prinsipnya dari Bawaslu tidak ada kendala gitu.

“Cuma rasionalkan angka nilai anggaran yang diberikan. Ini sudah empat kali rapat belum ada bertemu dengan KPU saja,”ucapnya.

Selaku Penjabat Gubernur, mengambil kebijakan prinsipnya hak gaji atau honor para penyelenggara jangan di ganggu gugat.

“Artinya apa menjadi hak mereka. Kita realisasikan begitu. kalau aitem aitem lain. mari shering harus di realisasikan,” ujar dia.

Lanjut dia, anggaran di usulkan KPU membayar kuasa hukum. Hal itu untuk mengantisipasi sengketa dari berbagai pihak meras keberatan.

“Jadi mereka menyediakan penasehat hukum komponten seperti itu,”tuturnya.

Selain itu, Mendagri minta MPHD Desember clear. Maka itu sabtu kita sudah tanda tangan. Lebih cepat lebih bagus.

“Mareka sudah ada di bahas lebih awal dua bulan lalu. Kalau setuju deal setuju dengan angka tawaran kita sudah MPHD,” pungkasnya. (PS-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *