MANOKWARI, PapuaStar.com-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang berfokus pada hak-hak perempuan dan pluralisme. Partai ini dipimpin oleh Kaesang Pangarep yang merupakan putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Koodinator Departemen Kampanye dan Media PSI Papua Barat, Toto RD mengatakan, memang program di 2026 ini belum terlaksanakan semuanya karena pengurus partai di pedalaman belum semua ada,” tutur Toto RD.
Lebih lanjut dijelaskan Koodinator Departemen Kampanye dan Media PSI Papua Barat, Toto RD dikatakan, harus ada program di bidang sosial dan masyarakat hingga kini belum ada, pasti akan dilaksanakan setelah semua pengurus dirampungkan pengurus partai hingga ke pedalaman karena belum semua kabupaten ada pengurusnya.
“Dikatakan Koodinator Departemen Kampanye dan Media PSI Papua Barat, Toto RD bahwa Ketua umum Kaesang baru saja keliling Papua untuk melihat langsung anggota yang sudah terbentuk,” jelasnya.
Sudah ada pengurus di tingkat kabupaten, kami menugaskan mereka untuk merampungkan susunan pengurus di tingkat DPC (Distrik) dan tingkat DPRT (Kampung/Kelurahan) Pengurus tingkat kabupaten (DPD) sudah lengkap.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memiliki haluan ideologis yang terinspirasi dari ajaran Presiden Soekarno, khususnya melalui simbolisme bunga mawar dalam pidatonya, yang kemudian diterjemahkan ke dalam logo partai. Gagasan ideologis PSI juga merujuk pada Pancasila, konsep Trisakti Bung Karno dikembangkan ke dalam Trilogi Identitas PSI.
” Kata Koodinator Departemen Kampanye dan Media PSI Papua Barat, Toto RD, Sebanyak 45 persen caleg PSI di Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. PSI tidak menetapkan target khusus terkait jumlah caleg perempuan. Namun, proporsi caleg perempuan yang diusung partai ini telah memenuhi ketentuan minimal 30 persen sebagaimana diatur dalam undang-undang. Ini berjalan dengan ideologi mereka yaitu menyuarakan hak-hak perempuan,” bebernya kepada PapuaStar.com.
PSI telah menyatakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan alasan bahwa sejumlah pasalnya dinilai berpotensi merugikan kelompok rentan dan minoritas, serta dapat digunakan untuk memperkuat politik identitas.
“Koodinator Departemen Kampanye dan Media PSI Papua Barat, Toto RD menuturkan, PSI dikelola oleh aktivis-aktivis politik muda yang sebelumnya tidak memiliki latar belakang sebagai pengurus partai politik. Hal sebagai pemutus mata-rantai dari perilaku, spirit serta tradisi buruk parpol lama. Aktivis yang mengelola partai baru ini berusia di bawah 45 tahun dengan rata-rata berusia 30 tahunan. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan kesempatan kepada generasi muda agar terlibat aktif dalam menentukan masa depan bangsa ini serta menolak adanya politik gerontrokrasi, yakni politik yang dominasi orang-orang tua secara usia yang mengelola politik dengan cara lama dan usang,” papar Toto RD.
PSI mengedepankan keterbukaan sebagai partai yang inklusif dan pluralis untuk semua anak bangsa tanpa melihat suku, ras dan agama. Hal ini dapat terlihat pada pola rekrutmen kader PSI yang akan mengabdi di lembaga Legislatif dan Eksekutif dengan melihat secara objektif rasional.
“PSI berpandangan bahwa seharusnya politik itu tanpa mahar. Mahar adalah salah satu sumber masalah dalam politik Indonesia pascareformasi. Mahar memicu biaya tinggi dalam politik. Pada gilirannya, biaya tinggi ini amat potensial menyeret pada praktik korupsi. Alih-alih mahar, PSI mendukung ratusan calon di Pilkada 2020 karena ada kesamaan nilai-nilai dengan pasangan calon. PSI juga memeriksa rekam jejak seluruh calon. PSI memastikan kandidat terpilih adalah yang terbaik, mereka yang mau bekerja keras untuk membantu rakyat,” ungkap Koodinator Departemen Kampanye dan Media PSI Papua Barat, Toto RD.
PSI menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan pelarangan poligami untuk pejabat negara apabila mereka masuk parlemen. Ketua PSI juga telah menyatakan bahwa PSI akan menentang peraturan daerah yang berbasis agama apa pun, baik itu Perda Syariah maupun Perda Injil.Partai ini juga sering kali mengkritik lawan-lawan politiknya, terutama Anies Baswedan.
“Selain itu, ketegasan PSI untuk memperbaiki wajah politik Indonesia tampak dari upaya lainnya, yakni dengan tidak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019. PSI menilai mantan koruptor seharusnya tidak diperbolehkan lagi menempati jabatan publik dan ikut menentukan hidup orang banyak karena pada prinsipnya mereka sudah cacat moral dan cacat integritas. PSI berpandangan korupsi adalah kejahatan luar biasa,” jelas pemerhati lingkungan Manokwari.
Bertepatan dengan pengumuman pemenang ketua umum PSI, PSI juga melakukan rebranding menjadi “Partai Super Tbk.” (Partai Super Terbuka) untuk mencerminkan kepemilikan bersama oleh kader-kadernya, bukan oleh elit atau kelompok tertentu. Logonya juga diubah menjadi menampilkan seekor gajah, dengan belalainya mengarah ke kiri (berbanding terbalik dengan logo banteng milik PDI-P),” pungkas Koodinator Departemen Kampanye dan Media PSI Papua Barat, Toto RD.(PS-08)
Post Views: 101
