KAIMANA, PapuaStar.com– Ketua Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) DPRP Papua Barat, Mudasir Bogra, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan , Kamis (04/06/2026).
Distrik Teluk Arguni merupakan salah satu wilayah pesisir yang dapat dijangkau menggunakan transportasi laut dengan waktu tempuh sekitar dua jam menggunakan perahu motor dari pusat kota Kaimana.
Dalam kegiatan tersebut, Ketua Fraksi Otsus Mudasir Bogra melakukan dialog bersama pemerintah kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta masyarakat setempat untuk mendengarkan secara langsung berbagai kebutuhan pembangunan yang masih menjadi persoalan di wilayah tersebut.
Selain menggelar pertemuan dengan masyarakat, Mudasir juga meninjau pembangunan Gereja Getsemani Bofuwer dan Masjid An-Nur Bofuwer yang hingga kini belum sepenuhnya rampung akibat keterbatasan anggaran.
Kedua rumah ibadah tersebut berada di Kampung Bofuwer, ibu kota Distrik Teluk Arguni, dan menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat dari Kampung Bofuwer, Wanggita, dan Warwarsi.
Lebih lanjut Mudasir Bogra mengatakan, pembangunan Gereja Getsemani saat ini masih berlangsung meskipun menghadapi keterbatasan dana. Berdasarkan informasi dari pelaksana pembangunan, anggaran yang tersedia sekitar Rp160 juta yang bersumber dari hibah APBD Kabupaten Kaimana dinilai belum mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan hingga tahap akhir.
“Ketua Fraksi Otsus akan mendorong agar penyelesaian pembangunan Gereja Getsemani Bofuwer dapat memperoleh dukungan melalui hibah APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2027 sehingga pembangunan dapat dituntaskan,” jelasnya.
Setelah itu, pembangunan Masjid An-Nur Bofuwer dinilai masih membutuhkan penataan kembali dari sisi kepanitiaan dan perencanaan pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk mengedepankan semangat gotong royong sembari menyiapkan proposal bantuan kepada pemerintah daerah.
Mudasir Bogra memaparkan, budaya gotong royong merupakan fondasi utama pembangunan rumah ibadah di Papua yang selama ini terbukti mampu memperkuat persatuan masyarakat lintas agama.
“Pembangunan rumah ibadah tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Semangat kebersamaan dan partisipasi masyarakat harus tetap menjadi kekuatan utama. Selama ini banyak rumah ibadah di kampung-kampung dapat berdiri karena kerja bersama masyarakat tanpa memandang perbedaan agama,”bebernya.
Dalam dialog bersama masyarakat, sejumlah persoalan lain juga mengemuka, mulai dari kebutuhan air bersih, pembangunan jalan kampung, penanganan abrasi pantai, hingga normalisasi sungai yang dinilai semakin mendesak karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan keselamatan warga.
Diakui Mudasir Bogra, sebagian besar aspirasi tersebut bukan persoalan baru. Namun, berbagai usulan prioritas telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Tahun 2027.
Kata Mudasir Bogra, kebutuhan pembangunan di Distrik Teluk Arguni tidak dapat diselesaikan hanya melalui dana pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRP yang jumlahnya terbatas. Karena itu, diperlukan intervensi program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
“Diharapkan pemerintah provinsi dapat memastikan distribusi pembangunan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Wilayah selatan Papua Barat, khususnya distrik-distrik penyangga di Kabupaten Kaimana, juga harus memperoleh perhatian yang sama dalam perencanaan pembangunan tahun 2027,” terang Mudasir Bogra.
Pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah sekaligus mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar dan infrastruktur
Post Views: 20
