.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com- Papua Barat Sehat dan Papua Barat Produktif masih belum memenuhi harapan. Sebagaimana termuat dalam Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, misi Papua Barat Sehat dan Papua Barat Produktif mengamanatkan tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk dan tercapainya kemampuan bekerja, berusaha, dan berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan penduduk di Provinsi Papua Barat.
Guna memastikan ketercapaian misi tersebut, BPKP berkomitmen untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat. Hal ini disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto kepada Pj. Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, saat Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Semester I Tahun 2024 di Rumah Jabatan Gubernur Papua Barat.25/07/2024
“Rekomendasi yang kami sampaikan dalam laporan dapat dijadikan bahan oleh Bapak Gubernur dalam pengambilan keputusan untuk turut berkontribusi dalam mendorong upaya percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat” ujar Lepot.
Dalam kesempatan tersebut, Lepot menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan BPKP, layanan kesehatan rujukan yang ada di Provinsi Papua Barat masih belum optimal.
“Hal ini tergambar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang belum sepenuhnya menjadi perhatian dan jumlah tenaga kesehatan yang belum memadai” jelasnya.
Lebih lanjut, Lepot turut menyampaikan masih lemahnya tata kelola pemerintah daerah yang baik, terlihat dari rendahnya capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Maturitas SPIP, dan Kapabilitas APIP.
Oleh karena itu, dirinya mendorong Pj. Gubenur Papua Barat dan Inspektur Provinsi Papua Barat untuk memperbaiki tata kelola pemerintah yang baik (good governance) salah satunya dengan mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko.
Pj. Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih kepada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan.
“Laporannya sangat lengkap dan ini yang kami butuhkan. Rekomendasi yang diberikan BPKP akan kami tindaklanjuti dengan Kepala OPD dan bupati yang ada di Lingkup Provinsi Papua Bara
