.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com – Wakil Ketua III DPR Papua Barat Jongky Fonataba optimis pemerintah Provinsi Papua Barat bisa semakin berkembang dan menjadi lebih baik dalam LKPD.
” Kalau ada 12 OPD yang belum sesuai dan ada kesalahan LKPD, pasti bisa belajar dari hal itu agar tidak terulang kembali dan bisa di pahami, serta mampu menyelesaikannya dan diperbaiki menjadi lebih sempurna laporanya,” jelas Jongky Fonataba kepada PapuaStar.com, Kamis (01/06/2023).
Caption Foto : Wakil Ketua II DPR Papua Barat Saleh Siknun (kiri), Wakil Ketua III Jongky R Fonataba (tengah) dan Wakil Ketua IV Cartenz Malibela (Kanan)/PapuaStar.com (PS-08)
Dikatakan Fonataba, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan tersebut lebih baik dikarenakan para pemangku penyelenggara dan pengelola keuangan di Provinsi Papua Barat mampu memahami laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
“Saya optimis, PJ.Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw memberikan support dan pemahaman pelaporan LKPD kepada 12 OPD agar tidak terulang kembali teguran dari BPK,” terangnya.
Sehingga dapat meyakinkan bahwa suatu pemerintahan harus dapat menyajikan secara wajar semua akun di dalam LKPD sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintah.
Caption Foto : Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor menerima hasil Pemeriksaan BPK/PapuaStar.com (PS-08)
“Tentunya, dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah di mana BPK telah melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Papua Barat di setiap tahun anggaran.
“Lanjut Politisi dari fraksi Demokrat Papua Barat ini mengatakan, Badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia telah menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya atas pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua Barat,” ucapnya.
Mudah-mudahan opini WTP yang dicapai Pemerintah Papua Barat ke-9 kalinya berturut-turut, tidak langsung berpuasa diri. Tentu sangat membanggakan capaian yang telah diraih.
“Keputusan BPK RI terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 merupakan penilaian yang harus di hormati,” jelas Fonataba.
BPK dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pengelola keuangan pemerintah Papua Barat Dalam pencapaian kinerja yang lebih optimal
“Wakil Ketua III DPR Papua Barat mengajak seluruh pihak terutama para kepala OPD untuk dapat bekerja demi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat di tanah Papua Barat yang kita cintai ini,” tandas Jongky R Fonataba.(PS-08)
