Wakil Ketua MRPB Desak Kembali, Kapolda Irjen.Pol, Jhonny Edison Isir: Tutup Tambang Emas Ilegal di Manokwari

oleh -575 Dilihat

RANSIKI, PapuaStar.com-Jembatan Kali Wariori trans Manokwari dan Sorong, di Distrik Masni rusak parah akibat banjir pada 21 Mei 2024 lalu. Majelis Rakyat Papua (MRP) mendesak, Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat menindak tegas para pelaku penambang Emas illegal.

Pasalnya, warga menduga bahwa disekitar jembatan sering ada aktivitas alat berat milik penambang, dan aktvitas tambang emas illegal di sekitar aliran Kali Wariori selama ini.

“Kami MRP sudah pernah turun langsung di lokasi penambangan liar atau illegal di sekitar Wariori, dan memang ada penggalian di bantaran-bantara kali. Bahkan penggalian ini sudah sampai di atas gunung,”ujar Wakil Ketua MRP provinsi Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren, Senin (27/5/24).

Dikatakannya, aktivitas tambang illegal di wilayah Papua Barat lebih khusus di Manokwari sudah terjadi cukup lama, dan tidak pernah diselesaikan.

“MRP sudah tidak banyak berbicara lagi. Karena disaat kami berbicara, kami selalu dibentrokan oleh masyaraka,”sebut Ahoren.

Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) baik kabupaten maupun provinsi agar mengambil langkah serius guna menyelesaikan masalah penambangan emas illegal di wilayah Papua Barat.

“Khusus Polda, saya kira ini tidak bisa dibiarkan penambang-penambang liar ini berkeliaran. Kalau memang mau ditutup, mari kita bersama-sama memutuskan hal tersebut. Dalam artinya, tutup secara resmi saja karena merusak lingkungan,”tegasnya.

Menurutnya, aktivitas tambang illegal tersebut terkesan ada terjadi proses pembiaran, maka perlu penindakan hukum dari kepolisian. Supaya. Bisa diketahui para pelaku.

“Yang kami lihat kan, semacam ada terjadi proses pembiaran. Kami tidak tahu siapa aktornya? Apakah ini benar-benar dari masyarakat atau ada aktor dibalik semua ini?,”katanya.

Mantan Ketua MRP provinsi Papua Barat ini berharap , Kepala Kepolisian (Kapolda) Irjen Pol Jhonny Edizzon Isir menyelesaikan persoalan tambang illegal tersebut karena Papua Barat merupakan provinsi konservasi.

“Kapolda sudah seharusnya mengambil langkah. Apabila ada pihak-pihalk yang terlibat, baik pemilik alat berat maupun oknum-oknum yang diduga membeck up. Tidak bisa dibiarkan, kalau bisa ditangkap saja. Ini sangat merusak lingkungan, meresahkan dan mengganggu,”pungkasnya.

Pada prinsipnya, Maxsi Nelson Ahoren menambahkan, MRP siap mendukung upaya aparat penegak hukum untuk menindak tegas dan menutup lokasi tambang illegal di seluruh kawasan konservasi di Papua Barat. (PS-08)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *