MANOKWARI, PapuaStar.com – Tarik ulur mengenai siapa yang menjadi Karateker Gubernur Papua Barat masih menjadi perhatian publik saat ini. Meski Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Paulus Waterpauw yang adalah anak asli Papua itu telah diisukan akan menjabat sebagai Karateker Gubernur Papua Barat.
Isu Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Paulus Waterpauw rupanya tidak disetujui oleh masyarakat di Papua Barat, terlebih di Kabupaten Manokwari. Beberapa masyarakat melakukan aksi penolakan mulai dari demonstrasi hingga pemalangan ruas jalan bahkan fasilitas perkantoran menjadi imbas dari ketidakpuasan itu.
Menyikapi kondisi yang saat ini terjadi, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Papua Barat Sammy Saiba angkat suara. Menurutnya, aspirasi yang saat ini menjadi tuntutan masyarakat di Papua Barat merupakan hal yang wajar dan sah.
Beranjak dari status provinsi Papua Barat adalah daerah Otonomi Khusus, maka proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat harus dimulai dari bawah. Dengan kata lain, pemerintah pusat harus membuka ruang bagi masyarakat untuk memilih figur yang tepat dalam melanjutkan pembangunan di Papua Barat selama kurang lebih 2 tahun.
“Dari persepsi kami ini sesuatu yang sah saja, memang secara aturan tidak ada tapi tentunya ada kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Papua Barat melalui kebijakan otonomi khusus, sehingga saya berfikir ini bisa menjadi payung untuk kemudian disikapi untuk memberikan ruang, bahwa pengambilan kebijakan itu harus dimulai dari bawah, agar masyarakat bisa memilih figur mana yang terbaik,” ujar Sammy Saiba, Jumat (22/4/2022).
Sejauh penyampaian aspirasi dari masyarakat, Sammy menilai pemerintah pusat belum meresponnya dengan baik. Sehingga hal ini sangat mengganggu sistem pemerintahan di Papua Barat saat ini. Dengan demikian dirinya meminta pemerintah pusat segera mengambil kebijakan yang sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Secara kepemudaan kami berharap pemerintah pusat secepatnya mengambil langkah bijak menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini di wilayah provinsi Papua Barat,” pungkas Saiba.
Aksi mendukung Dominggus Mandacan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat rupanya memiliki dasar yang kuat. Karena sosok Dominggus Mandacan merupakan putra asli Pegunungan Arfak. Selain itu, Dia memiliki jasa besar dalam proses pemekaran Irian Jaya Barat kala itu yang kini menjadi Papua Barat.
Menurutnya masyarakat tidak membatasi orang asli Papua untuk menjadi Penjabat Gubernur di Papua Barat, namun secara umum masyarakat lebih menginginkan tokoh pemekaran, sehingga mampu melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan sebelumnya.
“Sebenarnya tuntutan masyarakat ini polos yang hanya berharap bahwa siapa saja orang asli Papua silahkan ingin menjadi Penjabat Gubernur, sama sekali tidak dibatasi. Point’ penting mereka adalah orang asli Papua yang berjuang untuk provinsi Irian Jaya Barat (Papua Barat,red) ini hadir. Bukan orang asli Papua yang datang untuk menikmati. Yang penikmat ini menurut mereka masuk antrian, setelah orang asli Papua yang berjasa,” tandas Ketua KNPI Papua Barat keempat itu.
“Sebagai orang asli Papua yang punya adat dan budaya, tidak akan masuk kesini. Kalau mau masuk itu harus mengetuk pintu, mohon ijin baru masuk. Kalau saat ini yang masuk adalah pejabat pemekaran, silahkan menjabat. Asalkan sudah memenuhi kriteria dari Kemendagri yaitu Pejabat Eselon I Madya,” tutupnya.(PS-01)