.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com— Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) menggelar pertemuan bersama pengurus National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) Provinsi Papua Barat.
Mengangkat tema “Penguatan Pembinaan dan Kesejahteraan Atlet Disabilitas Papua Barat, Ketua Komisi II, H. Ahmad Kuddus, S.T., dan perwakilan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat,di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis 1 Mei 2025.
Dalam forum tersebut, NPCI Papua Barat menyampaikan sejumlah informasi strategis terkait program kerja, pembinaan atlet Disabilitas, hingga kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas dan partisipasi olahraga, Ditingkat daerah maupun nasional.
Salah satu agenda utama yang mendapat perhatian adalah rencana pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) NPCI sebagai langkah penting untuk penyegaran kepengurusan dan penetapan program-program baru.
Ketua Komisi II, H. Ahmad Kuddus, S.T. mengatakan, bahwa pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Musprov NPCI dan mendorong agar pelaksanaannya dapat difasilitasi dalam waktu dekat.
“Musprov adalah fondasi penting untuk membangun kelembagaan NPCI yang lebih solid dan responsif terhadap tantangan pembinaan olahraga disabilitas di Papua Barat.
Komisi II siap mendukung dan mengawal proses ini, tak hanya itu saja, dukungan juga datang dari organisasi NPCI, baik dari sisi kelembagaan, pembinaan atlet, maupun kesejahteraan pelatih dan pengurus.
Selanjutnya ruang dialog terbuka untuk menggali berbagai kebutuhan aktual, mulai dari fasilitas olahraga bisa digunakan disabilitas, program pelatihan jangka panjang, hingga strategi peningkatan prestasi di tingkat nasional. NPCI Papua Barat.
Direncana jangka menengah yang mencakup peningkatan partisipasi cabang olahraga, penguatan pelatih, serta peningkatan akses terhadap sarana olahraga yang inklusif.
Komisi II menegaskan bahwa sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam bidang kesejahteraan rakyat, termasuk olahraga, mereka akan terus berupaya menjembatani kebutuhan organisasi olahraga seperti NPCI agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
“Kami melihat olahraga disabilitas bukan hanya soal prestasi, tapi juga soal penghormatan atas hak-hak dan martabat saudara kita penyandang disabilitas,” terang salah satu anggota DPR Papua Barat komisi II.
Dengan adanya komitmen bersama antara legislatif, eksekutif, dan NPCI, diharapkan Musprov dapat segera terlaksana dan membawa arah baru yang konstruktif bagi masa depan olahraga disabilitas Papua Barat.
Diharapkan agar kolaborasi ini dapat terus terjaga, demi terciptanya ekosistem pembinaan olahraga disabilitas yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan, semoga tetap berprestasi dan membagakan nama provinsi Papua Barat. (PapuaStar.com)
