SORONG, PapuaStar.com-Pemerintah kabupaten Sorong bersama dinas pendidikan provinsi Papua Barat didesak untuk segera lihat masalah yang menimpa SMA Negeri 11 Tanah Klabra di distrik Buk.
Sekolah yang terletak di dusun Mlaham, desa Klabra, distrik Buk, kabupaten Sorong, itu mengalami beberapa persoalan krusial. Selain tak ada perumahan guru, tak tersedia listrik dan internet, guru-guru yang mengajar pun berstatus honorer.
Cartensz Malibela, anggota DPRD Papua Barat fraksi Otsus, mengatakan, pemerintah harus pastikan kondisi setiap sekolah termasuk soal fasilitas penunjang dan guru.
“SD dan SMP itu tanggung jawab kabupaten Sorong, sementara untuk SMA itu provinsi Papua Barat. Untuk guru di kabupate Sorong harus ada pemerataan. Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan guru dan ada sekolah yang gurunya banyak,” ujar Wakil ketua IV DPR-PB, di gedung Keik Malamoi Kota Sorong, Senin (22/09/2024).
Malibela mengingatkan pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi Papua Barat untuk mencari solusi mengatasi masalah pendidikan di wilayah kabupaten Sorong, termasuk SMA Negeri 11 Tanah Klabra.
“Kabupaten Sorong sangat membutuhkan guru, sehingga pemerintah daerah segera komunikasi dengan pemerintah provinsi agar mencari solusi mengatasi persoalan.
Contohnya, sambil menunggu kepastian tes CPNS dari pemerintah pusat, mungkin perlu adanya rekrutmen tenaga guru kontrak untuk memenuhi kebutuhan di sekolah-sekolah dan tentu itu disesuaikan dengan keuangan daerah juga,” terang Wakil IV jalur Otsus DPR-PB.
Soal minimnya fasilitas di SMA N 11 Tanah Klabra, Malibela akui belum tahu karena memang belum turun ke lapangan.
“Saya belum lihat langsung kondisi seperti apa di sana. Tetapi informasi yang baru disampaikan ini mungkin yang sedang terjadi. Masalah fasilitas, saya pikir Pemkab Sorong melalui OPD terkait harus segera respons juga,” tutup Malibela.(PS-08)