MANOKWARI, PapuaStar.com- PANDANGAN AKHIR FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, DPR PAPUA BARAT, TERHADAP NOTA PENGANTAR GUBERNUR TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN APBD PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.
DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPR PAPUA BARAT MASA SIDANG KE-III TAHUN SIDANG 2026, DI ASTON NIU HOTEL MANOKWARI, RABU (30/09/2026)
“ANGGOTA DPR PAPUA BARAT APORINA DOWANSIBA S.Sos MENUTURKAN, RAPAT PARIPURNA DPR PAPUA BARAT, MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2026, PENYAMPAIAN PANDANGAN AKHIR FRAKSI-FRAKSI PADA HARI INI, FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, TERHADAP JAWABAN GUBERNUR PAPUA BARAT ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, MENGENAI PENJELASAN GUBERNUR ATAS NOTA PENGANTAR GUBERNUR TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.
FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA,” PAPAR LEGISLATOR FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA.
MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN ATAS JAWABAN DAN PENJELASAN GUBERNUR PAPUA BARAT, TERHADAP PEMANDANGAN UMUM FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA ATAS NOTA PENGANTAR TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.
“SETELAH MENCERMATI, KATA ANGOTA DPR PAPUA BARAT APORINA DOWANSIBA S.Sos MENJELASKAN, SECARA SEKSAMA JAWABAN TERSEBUT, FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, MEMANDANG PERLU MEMBERIKAN PENEGASAN SIKAP, SEBAGAI BAGIAN DARI FUNGSI PENGAWASAN.
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, GUNA MEMASTIKAN, BAHWA SETIAP KEBIJAKAN ANGGARAN BENAR-BENAR BERPIHAK PADA KEPENTINGAN
MASYARAKYAT PAPUA BARAT.
“FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, BAHWA PERUBAHAN
APBD MERUPAKAN BAGIAN DARI PROSES PENYESUAIAN KEBIJAKAN
FISKAL DAERAH TERHADAP PERKEMBANGAN KONDISI EKONOMI,
PENDAPATAN, KEBUTUHAN PEMBANGUNAN, DAN PELAKSANAAN
PROGRAM SELAMA TAHUN ANGGARAN BERJALAN,” JELASNYA.
NAMUN FRAKSI MENEGASKAN BAHWA PERUBAHAN ANGGARAN HARUS
TETAP MEMILIKI HUBUNGAN YANG JELAS ANTARA KEBIJAKAN, ANGGARAN, PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, OUTCOME, DAN MANFAAT BAGI MASYARAKAT. SETIAP TAMBAHAN ANGGARAN HARUS DAPAT DIJELASKAN UNTUK APA ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN, BAGAIMANA KEBERHASILANNYA DIUKUR.
“PADA AKHIRNYA, PERUBAHAN APBD HARUS KITA TEMPATKAN SEBAGAI INSTRUMEN PELAYANAN KEPADA RAKYAT, BESARNYA ANGGARAN BUKAN UKURAN UTAMA KEBERHASILAN.
UKURAN YANG PALING PENTING ADALAH SEBERAPA BESAR PERUBAHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG DIHASILKAN OLEH ANGGARAN TERSEBUT.
KARENA ITU, FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, MENGAJAK SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN
UNTUK BERSAMA-SAMA MENJAGA APBD PERUBAHAN PROVINSI PAPUA
BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.
AGAR DIKELOLA SECARA TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN BERPIHAK PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT.
BERDASARKAN PENJELASAN NOTA PENGANTAR YANG DISAMPAIKAN
GUBERNUR, PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DEWAN DAN JAWABAN GUBERNUR ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, SERTA BERBAGAI PERTIMBANGAN YANG TELAH DISAMPAIKAN SEBAGAI JAWABAN.
FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT, MENYATAKAN “MENERIMA DAN MENYETUJUI” RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2026.
UNTUK SELANJUTNYA DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.
FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, MENEGASKAN BAHWA SELURUH
KOMITMEN YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH HARUS
DIWUJUDKAN SECARA KONSISTEN DALAM PELAKSANAAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026.
BUKAN SEKADAR MENJADI CATATAN NORMATIF DALAM DOKUMEN
ANGGARAN. FRAKSI BANGKIT GERAKAN INDONESIA RAYA, AKAN TERUS MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN SECARA OBJEKTIF, KONSTRUKTIF, DAN BERTANGGUNG JAWAB DEMI MEMASTIKAN SETIAP RUPIAH ANGGARAN DAERAH DIGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT PAPUA BARAT.(PS-08)
Post Views: 110
