TEMINABUAN, PapuaStar.com-Anggota komisi 1 DPR Papua Barat melaksanakan rhesus terakhir di Kabupaten Sorong selatan Provinsi Papua Barat daya Selasa 25 Juni 2024
Di kantor lembaga masyarakat adat elemasorcel turut dihadiri ketua mrp Papua Barat daya Alfons kambu dan ketua harian ilmu Papua Barat daya Franky umpan di dalam proses itu menggunakan kesempatan untuk mensosialisasikan dasar hukum dan pengangkatan DPRK jalur otonomi khusus atau Pemilu adat kehadiran para kepala suku dari berbagai suku menunjukkan antusiasme dan Ani memasyarakat dalam hal ini terkait dengan pemenuhan hak politik di legislatif cukup tinggi di Kabupaten Sorsel.
Ada beberapa aspirasi lain yang juga disampaikan yaitu terkait dengan penerimaan CPNS mereka berharap
Database honorer dan pencakar seluruh Provinsi Papua Barat daya harus bisa terdata dengan baik untuk diusulkan formasi berdasarkan PP 106 soal kebutuhan daerah dapat diusulkan oleh Bupati dan Gubernur sesuai dengan kebutuhan daerah tetapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran mereka berharap bisa ada tapis untuk pengusulan formasi dan penyelesaian persoalan pencakar di Sorong Selatan juga Provinsi Papua Barat daya pada umumnya
Mereka juga meminta dalam eselon 2 Provinsi Papua Barat daya itu harus ada orang sorsel karena adat orang sorsel sangat minim dan hampir tidak ada jadi mereka berharap Gubernur dapat mempertimbangkan ke wilayahan suku dan bangsa yang ada di Provinsi Papua Barat daya.
Diharapkan ditetapkan mereka di dalam struktur eselon 2 karena sumber daya ASN yang asalnya di Sorong Selatan itu cukup banyak, jadi ada aspirasi itu.
Mereka juga meminta terkait 10% dari dana bagi hasil (DBH) untuk lembaga-lembaga masyarakat adat itu harus bisa transparan, ada juga terkait dengan izin sawit ini memang mereka kemarin tentang keras sekali.
Apalagi ada wilayah adat yang sudah diterbitkan izin kurang lebih 65.000 hektar di sorsel kurang lebih masyarakat tidak setuju, ini berdasarkan informasi dari masyarakat.
Soal izin tersebut selaku Ketua fraksi DPR Papua Barat meminta kepada Pemprov , pemberdaya untuk ditinjau kembali izin untuk kelapa sawit yang dikeluarkan Kabupaten Sorong Selatan, karena masyarakat sangat tidak setuju, dan itu akan merusak hutan adat mereka.
Apalagi kemarin mereka baru terima SK hutan adat dari Bupati Sorong Selatan jadi mereka berharap untuk izin kelapa sawit 65.000 hektar itu Pemprov tolong tidak terbitkan dan saya masih cek ini perusahaan apa yang akan masuk.
Hal ini disampaikan ke pusat agar hati-hati dalam mengeluarkan izin untuk karena masyarakat sangat tidak setuju dengan itu, untuk kesehatan itu ada aspirasi dari rumah sakit Sorong Selatan di mana berdasarkan laporan masyarakat.
Akan ada dua dokter penyakit dalam yang akan keluar dari daerah itu sehingga berpotensi Sorong Selatan kekurangan atau tidak ada dokter penyakit dalam meminta Pemprov Papua Barat daya untuk dapat menindaklanjuti aspirasi yang dimaksud. (PS-08)
