Ini Tangapan Wagub Muhammad Lakotani Dengan DPR Papua Barat

oleh -136 Dilihat

MANOKWARI, PapuaStar.com— Pemerintah Provinsi Papua Barat menuturkan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur t.a 2025, di di ruang boolroom Aston Niu Hotel, Selasa (19/05/2026).

Wakil Gubernur Papua Barat, menerima dokumen LKPJ Gubernur dari Pimpinan DPR Papua Barat, di ruang boolroom Aston Niu Hotel, Selasa (19/05/2026). Rapat Paripurna Istimewa penyerahan rekomendasi LKPJ Provinsi Papua Barat.

Lebih lanjut di apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Papua Barat, khususnya Panitia Khusus (Pansus) yang telah melakukan pembahasan LKPJ secara serius dan penuh tanggung jawab selama 1 bulan.

“Berbagai rekomendasi, saran, dan masukan yang diberikan oleh DPR melalui pansus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat terus pembenahan dan perbaikan ke depan,” tutur Wagub Muhammad Lakotani.

Sementara itu, dalam pelaksanaan pemerintahan daerah masih terdapat sejumlah kekurangan, baik pada aspek perencanaan, pelaksanaan program, koordinasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rekomendasi DPR Papua Barat menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, optimal dan akuntabel.

Ditegaskan Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani memaparkan, kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah diberikan DPR.

“Hal ini penting agar setiap kekurangan yang masih ada dapat segera diperbaiki, sehingga pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat ke depan dapat berjalan lebih optimal,” terangnya.

Muhammad Lakotani berharap, hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPR Papua Barat semakin harmonis dan produktif dalam mengawal pembangunan daerah.

“Lakotani mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi menghadirkan pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat,”bebernya.

Tentu saja dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, saya yakin kita mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pembangunan yang berkeadilan bagi masyarakat Papua Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *