MANOKWARI, PapuaStar.com – Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Komjen Pol (purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si membuka Forum Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2024, berlangsung selama dua hari 17-18 April 2023, di Aston Niu Manokwari Hotel, Senin (17/04/2023).
“Waterpauw meminta para pimpinan OPD untuk dapat memperkuat sinkronisasi antara kebijakan Negara, Provinsi, juga kabupaten yang ada. Berpikirlah yang efisien, efektif, serta juga akuntabel,” tutur mantan Kapolda Papua Barat, dihadapan seluruh pimpinan OPD Papua Barat, di Aston Niu Manokwari Hotel, Senin (17/04/2023).
Sekaligus memperkuat sinkronisasi diantara kebijakan-kebijakan yang akan dibuat.
“Saya ingatkan agar tidak membuat mimpi terlalu tinggi akhirnya perencanaan hanya diawan-awan saja, akhirnya program tersebut untuk masyarakat tidak tersentuh,” tegas Waterpauw.
Dikatakan, Pj.Gubernur Papua Barat bahwa pembahasan dalam forum tersebut harus juga mengangkat terkait penanganan stunting dan penurunan kemiskinan sesuai arahan Presiden Indonesia Jokowi dapat mencapai 12% di tahun 2024.
“Forum OPD adalah tahapan perencanaan dalam sebuah pembangunan sebagaimana amanat dari UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Mendagri No. 84 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengembalian, dan evaluasi pembangunan daerah jangka panjang dan jangka pendek juga rencana kerja pemerintah daerah.
Sehingga kegiatan ini merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Papua Barat tahun 2024.
Sementara itu di tempat yang sama, Melkias Werinussa selaku Plt. Kepala Bappeda Provinsi Papua Barat dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya dilaksanakan Forum OPD RKPD ini karena merupakan media utama bagi OPD untuk menyepakati program kegiatan yang akan berlangsung di Papua Barat pada tahun 2024 mendatang.
“Lanjut Melkias Werinussa yang merupakan Asisten II Setda Papua Barat juga, bahwa Forum OPD RKPD 2024 adalah salah satu agenda perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua abarat yang merupakan media utama bagi seluruh OPD untuk menyepakati program dan kegiatan daerah serta koordinasi kebijakan pada tahun 2024,” tandasnya.(PS-08)