.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com – High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM – TPID) Papua Barat September 2023..
Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purn Drs Paulus Waterpauw MSI menuturkan, mengenai perkembangan inflasi di Provinsi Papua Barat langkah strategis yang perlu dilakukan dalam mendorong pengendalian inflasi.
“Hari ini kita akan mendapatkan gambaran lengkap tentang perkembangn inflasi, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat kita manfaatkan untuk memastikan inflasi yang terjaga di Provinsi Papua Barat,” terang mantan Kapolda Papua Barat, di hadapan seluruh Pimpinan OPD Papua Barat dan Tim TPID Papua Barat, Selasa (12/09/2023).
Dikatakan Pj.Gubernur Waterpauw meyakini bahwa dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, dapat meraih kemajuan yang signifikan.
“Untuk itu, Saya mengajak seluruh stakeholder yang hadir hari ini untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi hari ini,” terangnya.
Tentu dapat ditingkatkan koordinasi, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, Bank Indonesia, sektor swasta dan masyarakat dalam mewujudkan visi bersama untuk Menuju Papua Barat aman, sejahtera dan bermanfaat.
“Dibulan Agustus 2023 lalu, Kabupaten Manokwari tercatat menjadi Kota/Kabupaten IHK dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia,” bebernya.
Kabupaten Manokwari mengalami inflasi sebesar 0,55% (mtm) atau 6,40% (yoy). Sebagai satu-satunya kota IHK di Papua Barat, tingkat inflasi di Kabupaten Manokwari akan mewakili angka inflasi di Papua Barat.
“Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius dari kita semua. Tingkat inflasi merupakan salah satu aspek yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Jendral bintang tiga.
Pergerakan inflasi di suatu daerah mencerminkan daya beli masyarakat di dalam daerah tersebut. Maka harus memastikan tingkat inflasi yang terjaga dan dalam rentang sasaran nasional yang sebesar 3,0%±1%.
“Sedangkan Pengendalian inflasi, harus didorong melalui strategi 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, serta Komunikasi yang Efektif. Seluruh strategi ini hanya dapat dicapai melalui sinergi dan kolaborasi antar OPD serta stakeholder terkait di Papua Barat,” paparnya.
Indonesia sedang dilanda fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan di berbagai wilayah di Indonesia. Hasil panen komoditas pangan terutama beras menjadi menurun imbas hasil produksi yang berkurang..
“Selain itu, kondisi ini diperparah dengan kebijakan pembatasan ekspor negara mitra dagang kita seperti India dan Vietnam,” jelas Paulus Waterpauw.
Di tahun 2023, inflasi komoditas beras di Papua Barat tercatat terus merangkak naik. Hal ini terutama disebabkan masih banyaknya pasokan pangan dipasok dari daerah produksi yang terdampak El Nino.
“Menjadi perhatian khusus bagi kita semua, terutama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengakselerasi pemanfaatan lahan tidur untuk mendorong kemandirian pangan lokal,” ujar mantan Kapolda Papua.
Dalam jangka pendek, perlu didorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) antara seluruh kabupaten di Papua Barat, terutama daerah penghasil komoditas pangan, hortikultura dan ikan.
“Sehingga kelangkaan dan tingginya disparitas harga dapat segera diatasi. Saya minta seluruh Bupati segera membentuk Perjanjian Kerjasama Antar Daerah dan merumuskan teknis KAD yang akan dilaksanakan secara kongkret,” tegas Gubernur.
Selain itu, juga ingin mendorong gagasan pembentukan BUMD Papua Barat yang berfokus pada pengembangan food estate.
BUMD akan berfokus pada pengolahan produk, pemasaran, serta stabilisasi harga pangan bergejolak melalui skema offtaker produksi pertanian di Papua Barat,” tandasnya.
Selain komoditas beras, di dorong pengendalian inflasi komoditas ikan segar di Papua Barat.
“Dinas Kelautan dan Perikanan harus bersinergi dengan KSOP di Papua Barat untuk memastikan kepemilikan pas kecil nelayan untuk memastikan penyaluran subsidi BBM nelayan yang tepat sasaran,” kata Waterpauw.
Gerai pelayanan terpadu satu pintu nelayan juga harus terus dioptimalkan. Perlu juga mengaktifkan kembali tempat pelelangan ikan (TPI) agar tidak terjadi spekulasi harga ikan segar.
“Selanjutnya, kata Waterpauw, untuk mengantisipasi tingginya harga tiket angkutan udara, saya harap semua dinas dan pihak terkait segera mengakselerasi perpanjangan runway Bandara Rendani agar dapat menghadirkan persaingan usaha yang sehat,” celetuknya.
Tak hanya soal inflasi saja yang diperhatikan pemerintah Provinsi Papua Barat, Termasuk mendatangkan maskapai baru dapat melayani penerbangan dari dan ke Manokwari serta menjadikan Manokwari sebagai hubungan transportasi udara masuk dan keluar Papua Barat.
“Saya berharap HLM TPID Papua Barat ini menjadi sarana bagi kita semua dalam memastikan tingkat inflasi yang terjaga dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat,” paparnya.
Pj.Gubernur Waterpauw mengajak Mari kita terus bekerja keras, bahu-membahu, untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi Papua Barat dan seluruh rakyatnya.(PS-08)
