MANOKWARI, PapuaStar.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat lakukan Rapat dengar pendapat Hearing komisi V bersama mitra kerja (OPD) Provinsi Papua Barat, dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2023.
Hari pertama lakukan Hearing komisi V bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Namun belum mencapai 50 persen penyerapan anggaran, sedangkan agu
Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk Provinsi Papua Barat tahun 2023 pada Dinas Kesehatan baru mencapai 18,77 persen dengan realisasi Rp.37.640.070.816 dari Pagu DPA sebesar Rp 200.485.997.762.
Ketua komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H mengatakan serapan anggaran di Dinas Kesehatan ini sangat rendah dan dengan waktu singkat ini berpotensi penyerapan anggaran tidak sesuai.
Setelah komisi V hearing bersama kepala dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan terungkap kendala yang dihadapi adalah hal Teknis persiapan tender.
“Ada beberapa pekerjaan fisik yang sudah ditenderkan namun belum ada proses pencairan termasuk baru penandatanganan kontrak sehingga tidak terbaca dalam penyerapan anggaran,” tuturnya kepada sejumlah wartawan, usai pimpin hearing, di Oriestom – Manokwari, Kamis (07/09/2023).
Tak hanya itu saja Samsudin juga membeberkan serapan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Papua Barat hingga bulan September 2023 telah mencapai 27 persen dari pagu anggaran, pengeluaran keuangan tertinggi adalah Rp.160 miliar. (PS-08)
