.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com-Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD yang dipimpin Sekertaris Daerah Ali Baham Temongmere dengan Anggota DPRD Papua Barat terpaksa bubar, Rapat Digelar di Hotel Aston, Kamis (17/4/2025) sore hingga malam.
“Rapat ditengah jalan, saya berpikir bahwa kami DPR Papua Barat sudah bertemu dengan DPRD se tanah Papua (Bapemperda) telah membahas dan menyepakati masalah efesiensi, sehingga menurut saya tidak penting lagi ada rapat dengan TAPD soal efesiensi demi Makan Bergizi Gratis MBG,” kata Anggota DPRD Papua Barat Fachry Tura di Manokwari
Menurut Fachry, Makan Bergizi Gratis merupakan program yang belum dibutuhkan bagi Anak-anak di Papua Barat karena yang dibutuhkan adalah sekolah gratis dan peningkatan fasilitas pendidikan.
Dikatakan efesiensi anggaran ini hanya diperuntukan buat makan tidk bergizi gratis padahal ada hal lebih penting yakni pendidikan gratis fasilitas pendidikan dan kesehatan di Papua Barat jauh lebih penting,” katanya.
Menurutnya, MBG berjalan di Papua Barat seharusnya ada semacam survei mendalam terkait kultur dan topografi di wilayah ini juga masalah politik kultur supaya bisa teratur.
“Tapi dengan kondisi begini adanya temuan makanan yang basi dan sebagainya dan hanya untuk memuaskan hasrat politik lalu kita mengabaikan hal penting dan mendasar di sini, itulah sebabnya tadi saya walk out,” jelasnya.
Sebagai anak muda yang duduk di lembaga legislatif prihatin dengan kondisi pendidikan dan kesehatan di Papua, meski telah diatur dengan Undang-undang Otonomi khusus untuk mengejar ketertinggalan tetapi justru dihadapkan dengan Efesiensi anggaran.
“Apalagi tujuan efesiensi anggaran untuk makan bergizi gratis,” tutur Politisi bergambar banteng-PDIP Papua Barat.
Dia berharap semua anggota DPRD Provinsi harus sensitif melihat persoalan yang lebih urgen di Papua Barat.
“Kota konsentrasi saja pada kesepakatan Tim Bappemperda setanah Papua agar mendorong hasil rekomendasi ke pemerintah Pusat,” paparnya.
Sikap individu yang dilakukan oleh politisi PDIP itu sehingga rapat akhirnya tidak dilanjutkan.
“Sejumlah pihak dalam berbagai kesempatan terus menolak program MBG di Papua Barat selain MBG, DPRD juga menolak efesiensi anggaran dengan alasan wilayah masih butuh anggaran untuk membenahi fasilitas dan infrastruktur,” tandasnya.(PS-08)
