Judson Waprak : Kerja Extra Menjalankan Program MRPB

oleh -1129 Dilihat
Caption Foto :

MANOKWARI, PapuaStar.com-Kepemimpinan ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Judson Ferdinandus Waprak walaupun baru beberapa bulan berjalan dengan kerja ekstra mampu menjalankan sejumlah program.

Kerja lembaga dengan dana seadanya, Judson berusaha untuk memaksimalkan biaya agar program dan kunjungan mendengarkan aspirasi terjawab.

“Puji Tuhan dari dua kali aspirasi, kemarin pada saat Musrembang Provinsi secara langsung saya serahkan ke gubernur dengan harapan walaupun mungkin banyak program juga yang dilakukan oleh pemerintah, tapi minimal aspirasi yang diberikan oleh masyarakat lewat MRP itu harus bisa terjawab,” ungkap Waprak kepada media ini.

Aspirasi ke Pemprov tersebut, ia berharap dapat direalisasikan sehingga, ikut membantu masyarakat dalam menjawab segala hal sesuai dengan yang dibutuhkan.

“Harapan kita kedepan semua teman-teman pemerintahan yang ada stakeholder yang ada bisa bekerjasama dengan MRP untuk melihat kepentingan rakyat, karena sebenarnya yang menjadi dasar kenapa MRP harus bisa melakukan itu, karena secara langsung MRP itu anak kandung dari Otsus,” ucap Waprak.

Dikatakannya, konsen MRPB terfokus pada apa yang diinginkan masyarakat kultur maka pemerintah daerah ikut membantu memperhatikan hal tersebut.

“Pentingnya MRP dengan pemerintah itu sangat berarti sekali untuk lembaga ini, karena kalau kita bisa sinergi sama-sama, saya rasa ini bisa baik untuk melihat semua yang menjadi kepentingan masyarakat dengan program,” tuturnya.

Sekretaris Asosiasi MRP se-tanah Papua ini kemudian mengungkapan Musrenbang kedepan, diharapkan ada keterlibatan MRPB.

“Sehingga bisa ikut Musrenbang dari kampung, distrik hingga kabupaten. Kalau ada MRP diundang, supaya bisa ikut melihat apa yang menjadi urgensi masyarakat dalam pembangunan,” sambung Waprak lagi.

Menurutnya, hal itu dimaksudkan agar pembangunan juga tepat sesaran dengan penggunaan dana Otsus yang ada yang ada di Papua Barat.

“Sebenarnya harapan kita sampai pada tingkat Provinsi sehingga dokumen yang kita usulkan, tidak perlu lagi kita turun penjaringan, banyak hal di sana, tapi sudah sama-sama melihat arah yang tepat, dalam penyeluruhan aspirasi masyarakat,” terang Waprak. (PS-08).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *