SULAWESI SELATAN, PapuaStar.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (22/03/2022).
Dalam kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua I DPR Papua Barat Ranley H.L Mansawan, S.E, komisi IV melakukan studi banding terkait dengan sejumlah program pembangunan yang saat ini sedang dalam tahapan berjalan yaitu rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Max Adolof Hehanusa mengatakan, bahwa Sulawesi Selatan merupakan provinsi pertama yang RTRW sudah disahkan kini Papua Barat menyusul.
“Kita melihat regulasi-regulasi tentang Penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan, Kata Hehanusa, selanjutnya kami meninjau langsung ke reklamasi pantai CPI Tembok pantai losari Makassar, melihat fasilitas yang sudah dibangun,” jelas Max Hehanusa kepada Awak media, Selasa (22/03/2022).
Dikatakan, bahwa tujuan dari peninjauan itu supaya mendapatkan input, jika ada reklamasi pantai di Manokwari, Sorong atau Kabupaten lainnya diperlukan kajian yang komprehensif, kepedulian dan kerja sama sinergis dari semua komponen stakeholders.
“Lebih lanjut Max menjelaskan, bahwa pihaknya juga melakukan studi banding terkait pembangunan kantor DPR Papua Barat yang didalamnya ada ruang kerja anggota, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), ruangan staf, ruangan sekwan dan sekretariat serta sarana penunjang lainnya,” jelasnya.
Kantor DPR Papua Barat akan di mulai dibangun tahun ini, di mana pencanangan lokasi lahan kantor DPR Papua Barat dalam waktu dekat akan dibangun.
“Komisi IV juga melihat menyangkut site plan kantor DPRD Sulawesi Selatan, akan dibawah ke kantor DPR Papua Barat sehingga perencanaan itu berawal dari studi kelayakan,”ujarnya.
Dengan site plan itu pembagian ruangan yang baik, kemudian dibangun ruangan aspiratif dan terbuka sehingga masyarakat ketika datang menyampaikan aspirasi merasa aman dan nyaman.
“Max Hehanusa optimis ketika kantor baru DPR Papua Barat dibangun dengan menyiapkan ruangan bagi semua anggota dewan maka dapat menunjang kinerja yang selama ini dipertanyakan masyarakat,” terang Legislator partai Golkar.
Hehanusa menambahkan, Komisi IV DPR Papua Barat juga melakukan konsultasi mengenai peran DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat.(PS-08)
