.
.
MANOKWARI, PapuaStar.com – Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw M.Si mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersyukur karena UU Otsus nomor 21 tahun 2001 menjadi UU no 2 tahun 2021 sudah banyak membuka ruang-ruang kekhususan yang diberikan kepada masyarakat orang asli Papua.
“Menurutnya dengan diberikan banyak ruang kekhususan sehingga tinggal kita-kita saja sebagai pelaku di Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus sering bertemu yang diikuti oleh DPR dan MRP-PB untuk membahas semua hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama,” tuturnya kepada sejumlah wartawan usai pelantikan Wakil Ketua-IV DPR Papua Barat, di Aston Niu Manokwari Hotel, Jumat (14/10/2022).
Dikatakannya, dengan adanya sesering dilakukan pertemuan maka akan banyak ide-ide yang dapat di satukan untuk mengisi aturan-aturan yang melandasi UU no 2 tahun 2021 turunan dari PP 106 tentang kewenangan dan 107 tentang keuangan.
” Seperti kemarin kami buat raker Bupati/Walikota Se- Papua barat, namun karena Bupati tiga orang tidak hadir maka saya sampaikan untuk pra rakerda. Sehingga kita buat pra raker dengan belanja masalah, kemudian nanti hari Kamis, Jumat kita buat rakerda di kabupaten Sorong,” jelas mantan Kapolda Papua Barat.
Penjabat Gubernur menambahkan, relevannya akan kita atur semua dalam rangka merencanakan program-program yang berpihak kepada rakyat ditahun 2023 kedepan.
“Lebih lanjut Waterpauw mengatakan ada delapan isu yang berkaitan yang sifatnya strategis, maka dari situ kita akan break down dia lebih jauh lagi, nanti lebih pada implementasi-implementasi yang mana pada tahun 2023 kita semua sudah masuk pada tahun-tahun politik maka sudah harus dirancang dari sekarang program dan dana,” ucapnya.
Selain itu juga saat pra’raker kemarin mendatangkan narasumber Agus Sumule berdasarkan paparan yang dibawakan masalah pendidikan dimana anak-anak putus sekolah di Papua dan Papua Barat ini cukup banyak.
“Menurut saya apalah artinya kita sebagai seorang pemimpin, penyelenggara negara ini kalau tidak melihat itu. “Yang saya maksud adalah pelayanan dasar” bagaimana kita melayani pendidikannya, kesehatannya, termasuk ekonomi kemasyarakatan juga diperlukan perhatian utama Pemprov Papua Barat,” tandas Paulus Waterpauw.(PS-08)
