MANOKWARI, PapuaStar.com – Dewan Perwakilan rakyat (DPR) Papua Barat menggelar rapat paripurna istimewa masa sidang kedua tahun 2023. Dalam rangka penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022, di Aston Niu Manokwari Hotel, 31 Mei 2023.
Penjabat (PJ) Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs.Paulus Waterpauw M.Si mengatakan, berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 77 tahun 2020.
“Tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada badan pemeriksa keuangan (BPK) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,” tutur mantan Kapolda Papua Barat ini dalam sambutannya, di Aston Niu Manokwari Hotel, Rabu (31/05/2023).
Dikatakan Waterpauw, laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dan selanjutnya BPK-RI selalu melakukan pemeriksaan untuk pembinaan sekaligus memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah.
“Selaku PJ.Gubernur Papua Barat menyampaikan terimakasih, penghargaan yang sebesar-besarnya kepada BPK RI khususnya perwakilan BPK Provinsi Papua Barat atas selesainya pemeriksaan dan telah terbitnya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua Barat tahun anggaran 2022 ini,” ucapnya.
Laporan hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada pemerintah Papua Barat, pada hari ini merupakan pedoman bagi pemerintah Provinsi Papua Barat, untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik di masa yang akan datang.
“Kami berharap dengan semakin baiknya pengelolaan keuangan akan berpengaruh pula terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat ini,” harapnya.
Sedangkan, temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari BPK RI yang telah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan akan memberikan saran-saran konstruktif dan sangat berharga sebagai entitas pelaporan pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK RI termasuk segera mungkin dan berupaya semaksimal menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dilandasi komitmen seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua Barat berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI
Saya dan seluruh jajaran pemerintah pimpinan mempunyai komitmen yang sangat tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah tahun lalu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua Barat dari tahun 2021 untuk ke-8 kalinya mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI tentu merupakan capaian yang menggembirakan, dengan demikian langkah-langkah perbaikan tetap lakukan untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk provinsi ini
Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa pada tahun 2023 ini sebagaimana tadi Disampaikan oleh bapak anggota BPK RI bahwa atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Papua Barat tahun 2022 kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK ri ini berarti menjadi opini WTP yang ke-9 kalinya secara berturut-turut.
Capaian ini menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan kita semua karena sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun anggaran 2022 ini kita harus menyelesaikan cukup banyak permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua Barat terutama terkait pertanggungjawaban Dana hibah yang harus menjadi perhatian kita semua permasalahan ini harus selalu kita lewati bersama.
Untuk itu, kepada seluruh pimpinan SKPD dan kepada semua jajaran agar mencermati dapat menindaklanjutinya sidang paripurna sekalian yang hari ini apa yang diharapkan dapat terwujud, yaitu dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI atas laporan keuangan daerah pemerintah Provinsi Papua Barat.
saya selaku gubernur menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan satuan kerja Perangkat daerah SKP pimpin, telah bekerja keras untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dengan baik.
Meskipun harus diakui, bahwa masih ada beberapa kekurangan yang harus dibenahi, dengan begitu dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah Provinsi Papua Barat serius dalam melakukan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” tandas Paulus Waterpauw.(PS-08)
